1 week ago
20
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Apresiasi Budaya Jawa Barat " Abdi Nagri Nganjang ka Warga" di Lapangan Pandapa Paramarta, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). (Tim Media KDM)
FAJAR.CO.ID, BANDUNG -- Program vasektomi untuk menekan angka kelahiran anak di Jawa Barat yang menuai polemik, membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi angkat suara.
Dia coba meluruskan informasi yang berkembang yang menyebut dirinya mewajibkan penerima bantuan sosial (bansos) untuk menjalankan program vasektomi.
Namun, Dedi Mulyadi dengan tegas membantah adanya kebijakan atau rencana mewajibkan vasektomi bagi penerima bansos.
Bantahan ini disampaikan menyusul polemik yang berkembang di masyarakat, setelah beredar isu bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan menerapkan kebijakan vasektomi untuk menekan angka kelahiran.
"Tidak ada kebijakan vasektomi," kata Dedi Mulyadi saat berkunjung ke kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).
Ia mengklaim, informasi yang beredar di publik hanyalah kesalahpahaman. Menurutnya, gagasan yang sebenarnya hanya mendorong penerima bantuan sosial untuk menjalankan program keluarga berencana, namun tidak dengan metode vasektomi secara spesifik.
"Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya," ucap Dedi.
Ia juga menambahkan, program keluarga berencana tidak terbatas pada vasektomi. Menurutnya, program itu bisa dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi lainnya.
"Penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana dan keluarga berencana itu, kalau bisa laki-laki, dan tidak vasektomi saja. Kan ada yang lain. Ada pengaman," papar dia. (fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
