3 hours ago
4
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan segera menetapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah penghematan energi, yang dijadwalkan berlaku mulai bulan Maret ini.
Kebijakan ini ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta dengan imbauan khusus, sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penetapan kebijakan WFH akan dilakukan dalam sisa waktu bulan Maret, yang berarti kurang dari sepekan lagi.
"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan WFH akan diberlakukan secara resmi untuk ASN, sementara sektor swasta akan menerima imbauan untuk menerapkan WFH. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi pekerja di sektor pelayanan publik yang harus tetap menjalankan tugasnya secara langsung.
"(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," jelasnya pada Sabtu (21/3).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kebijakan WFH tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional, bahkan berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi. Menurut Purbaya, apabila diterapkan secara selektif, WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi maupun fiskal.
"Nggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah. Saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," bebernya.
