3 hours ago
5
Ilustrasi Kopdes Merah Putih.
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, mendesak pemerintah membuka secara transparan pengelolaan anggaran program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang tengah menjadi sorotan publik akibat dugaan penyelewengan dana di tingkat pelaksana.
Lebih lanjut, Zulhamdi meminta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan program tersebut agar segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait alur distribusi dan penggunaan anggaran di berbagai daerah.
Desakan Transparansi dan Audit Menyeluruh
Menurut Zulhamdi, desakan ini muncul menyusul adanya laporan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VI yang mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran koperasi tersebut. Dalam laporan itu disebutkan bahwa setiap desa seharusnya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1,6 miliar, namun dana yang sampai ke daerah diduga hanya sekitar Rp700 juta.
"Jika benar terdapat selisih anggaran yang begitu besar antara alokasi pusat dan realisasi di daerah, maka ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Semua pihak yang terlibat harus membuka data secara transparan agar publik mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran tersebut," katanya saat memberikan keterangan di Makassar, Selasa (17/3/2026).
Zulhamdi juga menegaskan bahwa lembaga pengawas negara harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap program Kopdes Merah Putih guna memastikan tidak adanya praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.
