DPR Bilang PPPK Beban Negara, Jhon Sitorus: Ketika Beban Negara Bicara Beban Negara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial Jhon Sitorus turut menanggapi pernyataan anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai beban negara.

Jhon menyindir bahwa justru DPR lah yang seharusnya diefisiensikan anggarannya, bukan PPPK.

"Ketika beban negara bicara beban negara, ini ibarat orang bermasalah menambah masalah," ujat Jhon di akun X @JhonSitorus_18 (13/2/2025).

Jhon menjelaskan bahwa keberadaan PPPK sejatinya merupakan bentuk efisiensi anggaran dalam membiayai aparatur sipil negara (ASN).

"Padahal, PPPK dulu diciptakan sebagai bentuk efesiensi atas beban negara untuk membiayai ASN/PNS," cetusnya.

Dikatakan Jhon, sistem PPPK diterapkan untuk menekan beban keuangan negara yang sebelumnya lebih besar jika hanya mengandalkan skema pengangkatan ASN/PNS.

"Ketika beban negara bicara beban negara, ini ibarat orang bermasalah menambah masalah," Jhon menuturkan.

Kata Jhon, setiap tahun pasti ada ASN dan PPPK yang memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, formasi yang kosong harus segera diisi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Setiap tahun, pasti ada ASN dan PPPK yang pensiun jadi formasi yang ditinggalkan harus diisi segera," tambahnya.

Jhon kemudian mempertanyakan mengapa DPR tidak turut melakukan efisiensi anggaran di lembaganya sendiri, alih-alih menjadikan PPPK sebagai sasaran penghematan.

"Lalu, kenapa bukan anggaran DPR saja yang ikut diefesiensikan? Takut gak ada uang jajan lagi?," kuncinya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mengungkapkan kekhawatiran bahwa penerimaan PPPK semakin membebani keuangan negara.