PPPK Disebut Beban Negara, Ferdinand: Ini Karakter Asli Pejabat Kita

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Harapan para tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali diuji.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, secara tegas menyatakan bahwa penerimaan PPPK menjadi beban bagi keuangan negara.

Terutama di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.

Pernyataan ini sontak menjadi pukulan berat bagi ribuan honorer yang berharap mendapat kepastian status kepegawaian mereka.

Taufan menyoroti bahwa selain membebani anggaran pusat, kebijakan PPPK juga berdampak pada keuangan daerah.

Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, menuding DPR lebih mementingkan anggaran untuk proyek di daerah pemilihan (dapil) mereka daripada nasib tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.

"Saya berpikir mereka-mereka ini memilih mengorbankan rakyat yang penting anggaran untuk proyek mereka tersedia," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (13/2/2025) malam.

Dikatakan Ferdinand, DPR cenderung berusaha mengamankan proyek-proyek di dapil masing-masing untuk memenuhi janji politik mereka kepada konstituen.

"Ini kan dilema bagi mereka. Akhirnya berharap yang korban itu bukan mereka tapi orang lain," cetusnya.

Ferdinand menilai, tenaga honorer yang telah lama bekerja kini justru dikorbankan akibat keputusan politik yang lebih mengutamakan kepentingan proyek dibanding kesejahteraan rakyat kecil.

"Maka saya tidak heran kalau mereka memilih mengorbankan honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun dan berharap diangkat," Ferdinand menuturkan.