Puan Maharani Desak Pemerintah Tanggapi Lonjakan PHK dengan Strategi Konkret

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam merespons meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian mengkhawatirkan.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria pada Rabu (21/5/2025), Puan menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap proaktif dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” ujar Puan Maharani, dilansir dari laman resmi DPR RI, dikutip Minggu (25/5/2025).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 Mei 2025, tercatat sebanyak 26.454 pekerja telah mengalami PHK. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Menanggapi situasi tersebut, Puan menilai bahwa lonjakan PHK bukan sekadar data statistik, melainkan tanda krisis ketenagakerjaan yang perlu segera ditangani secara serius.

“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” tegasnya.

Puan mendorong pemerintah untuk tidak hanya menunggu situasi membaik, melainkan segera menghadirkan kebijakan nyata guna melindungi para pekerja yang terdampak atau terancam kehilangan pekerjaan.