5 hours ago
2
Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Rakyat Parlemen Malaysia, Tan Sri Dato' Johari bin Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5). (Istimewa).
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penulisan ulang sejarah Indonesia mengemuka belakangan ini. Terkait rencana itu, pemerintah diminta untuk hati-hati.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dia meminta pemerintah tidak terburu-buru menulis ulang sejarah Indonesia. Puan menekankan pentingnya unsur kehati-hatian dalam proses penyusunan sejarah.
"Jangan terburu-buru lah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).
Puan memastikan, Komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Kebudayaan telah menindaklanjuti isu rencana penulisan ulang sejarah Indonesia, dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Menurutnya, RDPU dilakukan dengan tokoh-tokoh dari berbagai elemen bangsa, khususnya dari para sejarawan.
"Bagaimana terkait dengan hal tersebut, kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa," ucap Puan.
Puan menekankan pentingnya transparansi dari Pemerintah dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia kepada publik. Ia mengingatkan agar penulisan ulang sejarah tidak mengaburkan fakta sejarah yang pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.
"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah yang tidak meluruskan sejarah," tegas Puan.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengingatkan, agar semangat Jas Merah yang digaungkan Presiden pertama RI, Sukarno, tetap dipegang teguh.
"Jadi Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” tegas Puan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
