2 weeks ago
12
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menyoroti wacana pemerintah yang berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Anas mengingatkan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Harap dipertimbangkan betul,” tulis Anas melalui akun X pribadinya, @anasurbaningrum, dikutip Rabu (20/8/2025).
Menurut Anas, kondisi perekonomian rakyat saat ini sedang sulit, sehingga kebijakan baru sebaiknya tidak menambah beban masyarakat.
“Kondisi dapur rakyat sedang penuh tantangan. Diperlukan kebijakan yang bijaksana,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada langkah-langkah yang meringankan masyarakat, bukan sebaliknya.
“Tidak elok jika menambah panjang daftar kerepotan,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyesuaian iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama yakni masyarakat atau peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah,” ujar Sri Mulyani pada Senin lalu.
Pemerintah juga menilai perlu ada strategi menjaga likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, termasuk dengan skema pembiayaan kreatif seperti supply chain financing dan instrumen lainnya.
Dampak kebijakan ini diproyeksikan cukup besar terhadap APBN, terutama terkait alokasi bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI), tambahan kontribusi untuk peserta mandiri kelas III (PBPU/BP), hingga penanggung iuran pegawai negeri.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
