
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menegaskan bahwa Indonesia kini benar-benar memasuki masa kritis.
Dikatakan Anthony, krisis fiskal sudah di depan mata dan tengah ditunggangi hingga memicu kegaduhan sosial di berbagai daerah.
Anthony menyebut, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara serentak di banyak kabupaten dan kota bukanlah fenomena biasa.
“Kenaikan pajak daerah yang sangat tinggi dan tidak wajar ini tidak bisa dipandang sepele. Ini mencerminkan keuangan negara sedang dalam kondisi kritis,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Rabu (20/8/2025).
Lebih jauh, ia menilai langkah pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan cenderung lepas tangan.
Alih-alih menyelesaikan akar masalah fiskal, Sri Mulyani disebut justru mendorong daerah mencari pendapatan sendiri setelah transfer dana ke daerah dipotong Rp50,5 triliun pada Februari 2025.
“Yang lebih bahaya, krisis fiskal nasional dialihkan menjadi persoalan daerah. Padahal dampaknya bisa memicu ketidakstabilan politik dan sosial di bawah,” tegas Anthony.
Ia membeberkan, lonjakan utang negara selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani menjadi akar masalah.
Utang pemerintah, kata Anthony, naik drastis dari Rp2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp8.680 triliun di akhir 2024.
Lonjakan itu otomatis membuat beban bunga utang membengkak empat kali lipat, hingga menekan APBN.
“Penerimaan pajak kini terkuras hanya untuk bayar bunga utang. Hampir seperempat dari penerimaan pajak pemerintah habis untuk itu,” jelasnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: