Bantuan Parpol Diusulkan Naik, Yusril Ihza Mahendra Bilang Perlu Kajian untuk Menghadirkan Sistem yang Adil

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Usul penambahan bantuan partai politik kembali mengemuka. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan anggaran lebih besar dari APBN untuk parpol.

Merespons hal itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra merespons adanya usulan penambahan dana partai politik (parpol) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menko Yusril menilai perlu dipikirkan sistem yang adil agar penambahan dana parpol tidak disalahartikan, sehingga banyak pihak berbondong-bondong bikin partai politik hanya untuk mendapatkan bantuan semata.

"Jadi, memang saya kira pemikiran KPK itu baik, bagus, tetapi kita perlu merumuskan norma undang-undangnya itu secara adil dan proporsional sehingga tidak disalahgunakan orang bikin parpol sekadar untuk mendapatkan uang," ujar Yusril terkait usul penambahan dana parpol, di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Menurut Yusril, Indonesia merupakan negara demokrasi dengan rakyat yang majemuk. Kemajemukan itu diwujudkan ke dalam partai yang beragam untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan keinginan masyarakat. Partai-partai itu lantas bertarung dalam pemilu untuk mendapatkan kekuasaan.

Namun, menurut Yusril, sistem pemilu yang digunakan saat ini berpengaruh besar kepada ongkos politik. "Dengan sistem proporsional terbuka sekarang ini, mau tidak mau cost (ongkos) politik menjadi sangat besar, apalagi dapil bisa melintasi sebuah kabupaten untuk provinsi dan DPR RI, begitu juga dapil kabupaten bisa melampaui beberapa kecamatan, cost politik menjadi sangat tinggi," tuturnya.