Demo dan Petisi Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS, Pengamat: Perencanaan Pemerintahan Prabowo Carut Marut

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa waktu terakhir ramai sorotan terkait penundaan pengangkatan CPNS. Selain demonstrasi besar-besaran, petisi menolak kebijakan tersebut juga dukungannya makin meluas.

Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan untuk menunda jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024, yang kemudian memicu protes dari puluhan ribu warga.

Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi, menegaskan bahwa seluruh pelamar yang telah lolos seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK, tetap akan diangkat.

Pengangkatan CPNS yang awalnya dijadwalkan pad 22 Februari hingga 23 Maret 2025 ditunda hingga 1 Oktober 2025.

Sementara itu, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang seharusnya berlangsung pada Februari dan Juli 2025, diundur hingga 1 Maret 2026.

Terkait hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menilai, pemerintah Prabowo Subianto telah menunjukkan perencanaan yang carut marut perihal mundurnya pengangkatan 248.970 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.017.111 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut disampaikan Trubus dalam dialog Sapa Indonesia Pagi yang tayang di Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahwa apa yang terjadi itu menunjukkan perencanaan yang carut marut menurut saya. Jadi tidak ada satu konsistensi,” ujar Trubus.

Bahkan, Trubus menilai penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan pemerintahan Prabowo justru merugikan publik.