
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris, menyoroti lambannya perkembangan penyelidikan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian publik.
Syamsuddin mencolek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penyelidikan kasus ini.
"Apa kabar hasil penyelidikan KKP kasus pagar laut?," ujar Syamsuddin di X @sy_haris (8/2/2025).
Ia juga mempertanyakan sikap Polri, Kejaksaan, dan KPK yang hingga kini belum mengambil langkah tegas, padahal menurutnya ada indikasi pidana dalam kasus tersebut.
"Mengapa Polri, Kejaksaan dan KPK masih diam saja, padahal jelas ada potensi pidana," tukasnya.
Lebih lanjut, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum, terutama terhadap pihak-pihak yang dianggap merampas hak nelayan mencari nafkah.
"Presiden Prabowo, publik butuh ketegasan negara dlm penegakan hukum, termasuk terhadap konglomerat hitam yang merampas hak nelayan mencari nafkah," tandasnya.
Penanganan kasus pagar laut yang menganggu mata pencaharian warga setempat terus dipertanyakan.
Apalagi, pada Sabtu (8/2/2025) malam, kantor ATR/BPN di Kebayoran Baru mengalami kebakaran.
Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengaitkan peristiwa ini dengan kasus pagar laut yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
"Tepat setelah sebulan kasus pagar laut, Gedung kementerian ATR/BPN kebakaran," ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (9/2/2025).
Ia mencurigai adanya unsur sabotase di balik kebakaran tersebut.
"Apakah mungkin ada sabotase disaat viralnya kasus pagar laut dengan cara membakar gedung? Harapan saya semoga tidak ya," cetusnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: