Munafri Data Ulang Pegawai Honor ‘Jalur Jendela’, Pengamat: Bukan Persoalan Baru

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Berbagai soroton dari Anggota DPRD Makassar bermunculan terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai non ASN di lingkup Pemkot Makassar.

Masalah utama adalah saat rekrutmen. Dimana fenomena pegawai honor titipan atau "jalur jendela" di pemerintahan telah menjadi rahasia umum.

Termasuk pejabat OPD atau wakil rakyat. Istilah ini merujuk pada praktik penempatan tenaga honorer yang tidak melalui proses seleksi resmi, melainkan berdasarkan hubungan pribadi atau dukungan politik, tahun sebelumnya.

Jalur "jendela" adalah sebutan untuk proses penerimaan tenaga honorer yang tidak transparan dan tidak melalui prosedur resmi. Praktik ini sering kali melibatkan keluarga, kerabat.

Kini, Pemerintah Kota Makassar sedang gencar melakukan pendataan terhadap pegawai non ASN sesuai edaran BKN. Tujuannya mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses maping, validasi data, dan menyiapkan RoadMap penyelesaian tenaga non ASN.

Kabar terbaru, DPRD Kota Makassar, menemukan pegawai kontrak indikasi kuat adanya pegawai fiktif di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Salah satu temuan mencolok ialah adanya nama-nama yang terdaftar resmi namun tidak pernah terlihat menjalankan tugasnya di lapangan.

Menanggapi hal ini, pemerhati pelayanan publik Subhan Djoer, mengatakan, masalah tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota bukanlah persoalan baru.

Oleh sebab itu, ia sangat mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pendataan dan validasi untuk mengambil tindakan tegas. Terhadap pegawai non ASN tidak resmi.