6 hours ago
5
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1/2025). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) memiliki kewajiban utama untuk memprioritaskan anggaran terhadap enam pelayanan dasar yang harus dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat, Tito menyebutkan enam pelayanan dasar tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, dan pelayanan sosial.
Ia menekankan pentingnya pengawalan dalam proses perencanaan anggaran sejak awal. Proses tersebut dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga akhirnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito menjelaskan bahwa dalam proses reviu terhadap APBD, Kemendagri secara serius memperhatikan alokasi anggaran untuk layanan dasar ini.
“Kalau seandainya sudah enggak masuk dalam program, bagaimana uangnya ada. Kalau uangnya enggak ada, enggak akan bisa dilaksanakan. Itulah pentingnya mengawal dari awal perencanaan sampai menjadi APBD,” kata Tito pada acara SPM Awards 2025 di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.
Ia juga menyoroti bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dasar merupakan aspek yang sangat penting. Dalam konteks pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota, gubernur memiliki peran strategis karena merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
