4 hours ago
3
Said Didu
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, beberapa waktu lalu angkat bicara mengenai polemik pagar laut yang terus menjadi sorotan.
Ia menekankan bahwa aspek legalitas menjadi hal utama dalam menyelesaikan permasalahan ini.
"Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, ke kecamatan, kantor BPN Kabupaten," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah, baik Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), harus melewati tahapan yang sesuai prosedur.
"Kalau untuk SHM-nya, SHGB-nya, juga di Kementerian dicek aja apakah proses atau prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak," tambahnya.
Menurutnya, persoalan seperti ini tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di berbagai daerah lain.
"Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain," terangnya.
Karena itu, Jokowi menegaskan perlunya pemeriksaan dan investigasi yang menyeluruh.
"Saya kira yang paling penting itu cek, investigasi. Itu ya," tandasnya.
Sementara itu, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki keleluasaan penuh dalam menjalankan kebijakan untuk rakyat.
"Sepertinya bapak Presiden Prabowo tidak bisa bekerja untuk rakyat karena dibegal oleh loyalis Jokowi," ujar Said Didu melalui akun X @msaid_didu (4/2/2025).
Ia menyoroti beberapa isu yang dinilai tidak ditangani secara maksimal di pemerintahan Prabowo, seperti pemberantasan judi online yang seolah menghilang.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
