3 hours ago
2
Muhammad Said Didu.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kondisi politik dan ekonomi di Indonesia.
Ia menyoroti berbagai polemik yang tengah terjadi, mulai dari pagar laut, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, hingga biaya kuliah yang disebut tidak bisa murah.
Said Didu menilai bahwa kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada rakyat karena lahir dari sistem politik yang transaksional.
"Hasil Demokrasi sogok," ujar Said Didu di X @msaid_didu (5/2/2025).
Dikatakan Said Didu, pemimpin yang berkuasa dengan cara menyogok rakyat saat pemilu cenderung tidak akan memikirkan kesejahteraan masyarakat.
"Penguasa yang dapat kekuasaan lewat menyogok rakyat tidak akan pikirkan nasib rakyat," cetusnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pola pikir pemerintah seperti ini membuat rakyat yang telah dibayar tidak lagi diperbolehkan untuk mengkritik atau menuntut haknya.
"Di otak mereka, karena rakyat sudah mereka bayar maka tidak boleh lagi protes," Said Didu menuturkan.
Said Didu bilang, praktik korupsi saat ini seolah dianggap hal biasa oleh para pemegang kekuasaan.
"Bahkan korupsi pun mereka tidak merasa salah," sesalnya.
Ia pun berharap masyarakat bisa lebih sadar akan dampak dari politik uang dalam pemilu, yang menurutnya hanya akan membawa penderitaan bagi rakyat.
"Semoga rakyat sadar bahwa memilih karena disogok akan bikin menderita," tandasnya.
Sebelumnya, muncul isu mengenai tabung gas elpiji 3 kilogram yang diduga sengaja diperbesar untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus pagar laut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
