2 hours ago
2
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Program pembinaan siswa bermasalah melalui pendekatan militer yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat sorotan tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Program yang diberi nama Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa ini menempatkan siswa bermasalah di barak militer sebagai bentuk penanganan darurat.
KPAI mengkritik pendekatan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Namun, Gubernur Dedi merespons kritik itu dengan terbuka dan mengajak KPAI untuk berkolaborasi mengatasi persoalan sosial anak-anak di Jawa Barat.
Melalui akun Instagram resminya @dedimulyadi7, Dedi menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan KPAI. Ia juga mengakui bahwa lembaga tersebut memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia,” ujar Dedi dalam keterangannya diktuip Senin (19/5/2025).
Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari kondisi darurat akibat keterbatasan orang tua dalam menangani anak-anak mereka yang terlibat kenakalan remaja.
“Orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati wali kota itu harus memberikan jalan meskipun jalan itu darurat,” jelasnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
