Sejumlah PSN Ditetapkan Jokowi Dibatalkan Prabowo, Arief Poyuono: Tak Ada Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Harapan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia hingga 8 persen tampaknya sulit terwujud.

Hal ini diungkap oleh Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Melalui cuitan di akun X pribadinya, Arief Poyuono menyebut Proyek Strategi Nasional (PSN) menurutnya belum ada jaminan.

Hal ini dilandasi karena PSN yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh mantan Presiden Jokowi Widodo terus dibatalkan.

Pembatalan ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang berarti sampai saat ini memang belum ada jaminan.

“Bicara Proyek Strategis Nasional bicara Investasi & Investor. Kalau PSN yang sudah ditetapkan oleh @jokowi terus dibatalkan oleh @prabowo,” ujar Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, dikutip Rabu, (12/3/2025).

Lanjutnya, hal ini juga membuat tidak adanya kepastian hukum dalam berinvestasi. Karena alasan inilah harapan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sulit terwujud.

“Artinya tidak ada jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia. Bye bye pertumbuhan ekonomi 8%,” tuturnya.

Sementara itu, Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, menyatakan Presiden Prabowo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2029 (RPJMN), tertanggal 10 Februari 2025.

RPJMN tersebut memuat 77 Proyek Strategis Nasional (PSN), yang terdiri dari 29 PSN bari dan 48 PSN lama (lanjutan dari Pemerintahan Jokowi).

“Dari 77 PSN tersebut, tidak tercantum lagi : (1) PSN PIK-2, (2) PSN Rempang, (3) PSN BSD, dan (4) PSN Surabaya Waterfront City. Artinya PSN tersebut diberhentikan,” jelas Said Didu.