8 hours ago
4
Taufan Pawe
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian ATR/BPN dan Para Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin, 19 Mei 2025.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menyampaikan sejumlah sorotan tajam terkait implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Selatan (Sulsel) serta berbagai permasalahan agraria lainnya di provinsi tersebut.
Taufan Pawe mengungkapkan keprihatinannya atas lambannya progres PTSL di Sulsel yang baru mencapai beberapa persen. Beliau menekankan bahwa hakikat dari PTSL adalah untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat.
"Kami menyayangkan program PTSL di Sulawesi Selatan yang masih sangat minim, padahal pada hakikatnya kami harapkan program ini dapat menunjang ekonomi masyarakat," katanya.
Taufan Pawe juga menyoroti banyaknya Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir masa penggunaannya, sehingga perlu dipastikan apakah HGU tersebut berbanding lurus dengan izin usaha yang dimiliki masing-masing badan usaha.
"Kami menekankan perlunya perbaikan manajemen pertanahan dan perubahan paradigma agar tidak terjadi penyimpangan," ungkapnya.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini juga menjelaskan secara spesifik berbagai persoalan pertanahan yang ada di Sulsel, di antaranya terkait kawasan observasi taman nasional dan lahan masyarakat yang diklaim merupakan lahan milik BUMN PT Semen Tonasa.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
