9 hours ago
3
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur rekrutmen tenaga honorer yang dinilai tidak melalui prosedur resmi.
Hal ini disampaikan menyusul munculnya ribuan tenaga honorer yang tidak terdata dalam database Badan Kepegawaian sehingga tidak mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Akademisi kebijakan publik, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr. Rizal Pauzi menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Munafri-Aliyah sudah tepat.
Dimana melakukan penataan dan pendataan mulai dari internal. Hal ini guna memastikan database setiap SKPD mengetahui pasti jumlah tenaga honor dan mekanisme rekrutmen.
"Kita apresiasi apa yang dilakukan pak Wali, permasalahan utama muncul saat proses penginputan data honorer dilakukan tanpa landasan pangkalan data yang jelas. Ini yang perlu dicermati secara serius," ujarnya, Selasa (20/5/2025).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan tenaga honorer seharusnya merujuk pada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menekankan pentingnya tata kelola kepegawaian yang akuntabel dan transparan.
Saat ini, Pemkot Makassar tengah berupaya mencarikan solusi bagi sekitar 3.000 tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam sistem resmi.
Namun, di sisi lain, muncul desakan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga mengevaluasi akar masalahnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
