
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, turut angkat bicara terkait wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Dikatakan Anas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan.
Apalagi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Harap dipertimbangkan betul,” kata Anas di X @anasurbaningrum (19/8/2025).
Anas menilai, saat ini kehidupan rakyat sudah dihadapkan pada situasi sulit.
Karena itu, kebijakan baru sebaiknya jangan sampai menambah beban yang sudah dirasakan.
“Kondisi dapur rakyat sedang penuh tantangan. Diperlukan kebijakan yang bijaksana,” lanjutnya.
Anas bilang, pemerintah sebaiknya fokus pada upaya meringankan masyarakat, bukan malah membuat daftar masalah semakin panjang.
“Tidak elok jika menambah panjang daftar kerepotan,” tandasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini menjadi andalan jutaan masyarakat Indonesia.
"Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama yakni masyarakat atau peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah," kata Sri Mulyani, Senin kemarin.
Selain soal penyesuaian iuran, pemerintah juga menyoroti perlunya menjaga kondisi likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
Salah satunya dengan memanfaatkan skema pembiayaan kreatif seperti supply chain financing dan instrumen lainnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: