
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky membeberkan beberapa definisi untuk utang Pemerintah.
Awalil Rizky memberikan beberapa definisi berdasarkan dari angka dan juga rasio tentunya.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia membagikan pemahaman ini.
“Posisi utang pemerintah pusat memiliki beberapa definisi, berbeda angka dan rasionya atas PDB,” tulisnya dikutip Jumat (4/7/2025).
Mulai dari rasio per alhir 2024 lalu, ada versi publikasi resmi yang mencapai 39,81 persen.
“Rasionya per akhir 2024 sbb: versi publikasi resmi (39,81%),” tuturnya.
Kemudian ada juga untuk versi kewajiban neraca LKPP yang angkanya terbilang cukup tinggi yaitu 46,38 persen.
“versi kewajiban neraca LKPP (46,38%),” sebutnya.
Dan yang terakhir ada kewajiban jangka Panjang program pensiun.
Dimana, untuk kewajiban jangka Panjang program pensiun angka hingga 62,45 persen.
“Versi termasuk kewajiban jangka Panjang program pensiun (62,45%). Mau pakai ygmana?,” pungkasnya.
Utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah Kementerian Keuangan merilis data terbaru per Mei 2025. Total utang negara tercatat mencapai Rp8.350 triliun, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski angka ini mengkhawatirkan sebagian kalangan, pemerintah menegaskan bahwa kondisi utang masih dalam batas aman dan terkelola dengan baik.
Salah satu kekhawatiran utama adalah meningkatnya beban pembayaran bunga utang. Pada APBN 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp500 triliun hanya untuk membayar bunga utang, belum termasuk cicilan pokok.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: