Balikin Bansos 41.000 Rekening untuk Rakyat yang Berhak Menerima

Oleh: Zuli Hendriyanto Syahrin
(Pemerhati Ekonomi, Alumni HMI)

Indonesia, sebuah negeri yang katanya kaya raya, sayangnya masih terus bergelut dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Untuk menanggulangi ini berbagai skema bantuan sosial (bansos) digulirkan Pemerintah, sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak telantar.

Tapi mengejutkan, data temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini sungguh menampar wajah kita. Lebih dari 41.000 rekening terindikasi menerima bansos adalah milik orang-orang yang punya kemampuan finansial. Di antara mereka, ada 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer. Kita patut berikan apresiasi kepada kinerja PPATK yang telah menemukan ketidakadilan ini.

Angka-angka ini merupakan cermin buram dari mentalitas yang rusak. Ketika orang-orang mampu secara finansial turut menikmati bansos, kita patut bertanya, apakah moralitas dan empati oknum-oknum dalam masalah ini telah lenyap dari sanubari mereka?

Pandangan saya ini mendesak tindakan nyata untuk keadilan sosial. Pemerintah saat ini dengan dukungan penuh Bapak Presiden Prabowo Subianto, harus memastikan rakyat yang kurang mampu mendapatkan haknya, dan tindak tegas setiap penyimpangan untuk kepastian hukum.

Mari kupas tuntas masalah bansos dan solusi yang perlu dipertimbangkan.

A. Masalah yang Mengakar, Menggerogoti Dana Rakyat yang Tidak Mampu

Dalam bertindak perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, mengenai beberapa sumber masalah terkait bansos, agar langkah-langkah yang diambil bisa lebih tepat sasaran, berikut gambaranya: