DPR: Jangan Sampai Masyarakat Berpikir Lebih Baik Pura-pura Miskin Agar Bisa Masuk Sekolah Rakyat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai salah satu model pendidikan inklusif berasrama yang digagas Kementerian Sosial. Terungkap sejumlah catatan penting, salah satunya terkait DTKS-M (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Mutakhir).

“Saya melihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara serius, Yang pertama adalah soal DTKS-M (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Mutakhir). Jangan sampai penetapan data yang tidak akurat justru menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).

Ia mengingatkan bahwa keunggulan fasilitas dan kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat justru bisa memicu asumsi negatif jika tidak dibarengi dengan seleksi penerima manfaat yang transparan dan tepat sasaran.

“Sekolah ini luar biasa bagusnya. Jangan sampai masyarakat berpikir lebih baik pura-pura miskin agar bisa masuk ke sekolah dengan fasilitas unggulan seperti ini,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan pendamping sosial dan wali siswa yang berperan aktif dalam mendukung perkembangan anak-anak di Sekolah Rakyat, terutama di tingkat dasar.

“Anak-anak kelas 1 sampai 4 SD itu masih sangat membutuhkan figur pengasuh dan pendamping. Mereka tidak cukup hanya diberi fasilitas, tapi juga butuh perhatian emosional dan penguatan karakter,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar ke depan pemerintah mempertimbangkan penganggaran khusus untuk pendampingan psikososial anak-anak serta dukungan terhadap keluarga siswa.