3 weeks ago
25
Ilustrasi. (int)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Askar, mengungkap persoalan ketidakadilan pajak di Indonesia.
Dikatakan Media, para pejabat negara justru tidak dikenakan pajak atas gaji yang mereka terima.
“Gaji pejabat itu gak dikenakan pajak, jadi pejabat-pejabat itu nggak bayar pajak," kata Media Askar blak-blakan, dikutip pada Selasa (19/8/2025).
"Tidak hanya bupati itu, menteri, anggota dewan, pak Prabowo sekalipun nggak bayar pajak dari penghasilan yang diterima dari APBN,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kondisi ini jelas melukai rasa keadilan publik. Sementara di sisi lain, pemerintah justru membebankan pajak kepada masyarakat.
“Ini yang melukai dan menodai ketidakadilan itu,” tegasnya.
Kata Media, ketika pemerintah membutuhkan tambahan anggaran, bukannya menarik pajak dari kelompok oligarki atau orang-orang super kaya, justru yang dipilih adalah jalan pintas berupa pemotongan anggaran daerah.
“Nah dalam perspektif ini kan kita butuh uang. Tapi pemerintah mikirnya nggak mau narik pajak dari oligarki, orang-orang super kaya," terangnya.
"Yaudah potong aja anggaran, itulah yang terjadi di Pati. Rp59 miliar dipotong tahun ini, kemudian bupati gak ada uang akhirnya memajak rakyatnya sendiri,” bebernya.
Ia menambahkan, pemangkasan dana ke daerah jumlahnya sangat besar, mencapai Rp269 triliun. Akibatnya, tiap kabupaten/kota kehilangan porsi anggaran signifikan.
“Kalau dibagi 500-an kabupaten dan kota, per kabupaten kota itu hilang duitnya, diambil pusat. Demi efisiensi anggaran,” ucapnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
