
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendesak pemerintah tidak mengabaikan program kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) demi untuk memastikan APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat di tengah tantangan global yang kompleks.
"Tak lupa program peningkatan gaji ASN, jaringan pengaman nasional, sosial, serta subsidi yang tepat sasaran," kata Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Andi Muzakkir Aqil saat memberikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi penting terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Selain itu, Demokrat juga menaruh perhatian penuh terhadap program andalan Presiden Prabowo yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Program MBG didukung, namun tidak boleh mengorbankan mutu pendidikan secara keseluruhan," tegas Andi Muzakkir.
Pemerintah juga diharapkan memberikan perhatian terhadap upaya sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang eksklusif. Sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Berikut ini adalah sejumlah rekomendasi strategis yang disodorkan Fraksi Partai Demokrat, yakni:
- Transfer ke Daerah: Dampak dari pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa harus diantisipasi dengan cermat.
- Utang Negara: Peningkatan belanja utang yang signifikan menjadi perhatian serius, dan pemerintah harus lebih agresif melakukan inovasi pembiayaan seperti green bond dan diaspora bond.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Program MBG didukung, namun tidak boleh mengorbankan mutu pendidikan secara keseluruhan.
- BUMN: Pembentukan holding investasi BUMN harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
"Atas catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya agar RAPBN 2026 dapat dibahas lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku," tutup Muzakkir. (Pram/fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: