Mengejutkan, Ketua KPU Sarankan Dana Pilkada Diambil dari APBN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Afifuddin, usulan tersebut muncul dari hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada oleh jajaran KPU di daerah. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan anggaran di lapangan: beberapa daerah mendapatkan anggaran Pilkada yang besar, sedangkan di daerah lain anggarannya relatif kecil.

Afifuddin menyampaikan hal itu dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

Ia menekankan perbedaan sumber pendanaan Pemilu dan Pilkada: "Salah satu pembeda antara anggaran Pemilu dengan Pilkada, anggaran Pemilu ini di APBN, Pilkada di pemerintah daerah, nah ini jadi catatan kita," ujarnya.

Afifuddin menambahkan bahwa terkadang KPU daerah tertentu lebih mudah memperoleh anggaran besar karena memiliki hubungan baik dengan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Sebaliknya, ia menyebut ada pula KPU di daerah lain yang kesulitan menyiapkan anggaran Pilkada.

Menurut Afifuddin, usulan perubahan sumber pendanaan itu telah menjadi bahan evaluasi internal KPU dan rekomendasi dari banyak pihak.

"Ini menjadi evaluasi kita dan rekomendasi banyak pihak, bagaimana kalau Pilkada anggarannya di APBN, sehingga satuan nilainya sama," ungkapnya.

Sebagai contoh, ia menyebut pada tahun 2024 sejumlah komisioner KPU di daerah harus melakukan lobi ke pemerintah daerah untuk mendapatkan kucuran anggaran Pilkada.