3 hours ago
2
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Heboh karyawan RRI dan TVRI dirumahkan akibat efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, tampaknya cukup menyita perhatian publik, termasuk parlemen di Jakarta.
Komisi VII DPR RI bersama dirut TVRI dan RRI bahkan telah menggelar rapat terkait permasalahan tersebut. DPR ingin tidak ada PHK bahkan pemotongan gaji pun tidak dibolehkan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran justru mengorbankan pegawai yang selama ini sudah bekerja dan memberikan kontribusi.
"Saya yakin Pak Prabowo sebagai presiden kita tidak mau efisiensi ini malah justru mengorbankan para pegawai yang selama ini sudah bekerja dan berkontribusi," kata Saleh ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan itu untuk menanggapi heboh di media sosial soal kabar karyawan di TVRI dan RRI menerima pemecatan menyusul kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Saleh, dirut TVRI dan RRI dalam rapat kerja di parlemen berjanji tidak merumahkan kontributor di daerah menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran. "Tidak ada kebijakan lagi ini untuk merumahkan kontributornya di daerah," ungkap Saleh.
Dia menambahkan bahwa legislatif menginginkan situasi sosial menjelang Ramadan bisa terkendali.
Hal itu salah satunya bisa terwujud dengan karyawan bekerja seperti sedia kala tanpa terdampak efisiensi anggaran pemerintah.
"Kami ingin karyawannya atau pegawai-pegawai kontributor daerah itu tetap bisa bekerja dengan tenang, fokus, dan karena itu mereka juga bisa berprestasi, meningkatkan prestasinya di masyarakat," katanya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
