3 weeks ago
21
Ilustrasi. (int)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Setelah demo besar-besaran di Kabupaten Pati, kini kabar buruk juga datang dari kota Cirebon, Jawa Barat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga kota Cirebon juga turut melakukan protes terkait lonjakan pajak yang menjadi 1000 persen.
Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, mengatakan bahwa kebijakan tersebut ditentukan secara sepihak oleh pemerintah daerah (Pemda).
"Ini menurut saya sepihak, ekploitasi pajak demi membiayai operasional Pemda. Dalam pendekatan ekonomi kebijakan, saya lihat ini memang Indonesia sudah parah, efesiensi anggaran," kata Heru kepada fajar.co.id, Jumat (15/8/2025).
Melihat kondisi ekonomi Indonesia yang cukup parah, kata Heru, terpaksa membuat pemerintah pusat mendorong Pemda agar tidak bergantung penuh pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
"Hal yang dilakukan secara instan, menaikkan pajak. Uang paling gampang adalah PBB, kendaraan bermotor," sebutnya.
Heru kemudian menyinggung pernyataan Walikota Cirebon, Effendi Edo, yang menegaskan bahwa kebijakan pajak itu telah ada sebelum dirinya menjabat.
"Di sini saya lihat, Walikota Cirebon, mengatakan, dirinya tidak menaikkan pajak karena baru menjabat lima bulan. Namun ada beberapa informasi bahwa pajak itu hasil kesepakatan dari Mendagri, pemerintah sebelumnya," imbuhnya.
Dikatakan Heru, bisa jadi alasan ini juga terjadi di kabupaten lain, lalu membuat kebijakan serupa.
"Intinya saya melihat masyarakat tidak tahu, informasi berkaitan deal-deal kebijakan PBB ternyata menjadi politik keuangan antara pusat dan daerah," Heru menuturkan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
