6 days ago
15
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyoroti masih maraknya praktik mafia BBM subsidi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat.
Ia pun meminta pemerintah pusat dan Pertamina segera membentuk satuan tugas (satgas) penegakan hukum untuk menghentikan praktik ilegal yang meresahkan masyarakat ini.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Direksi Pertamina, Legislator Gerindra tersebut menegaskan bahwa peningkatan kuota BBM subsidi tidak akan efektif tanpa penindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan.
Ia merujuk temuan lapangan terkait antrean panjang yang masih terjadi meski kuota Sumatera Barat telah naik 15% pada November 2025.
“Kuota sudah naik, SAM (Sales Area Manager) sudah bekerja, bahkan 3.500 nomor polisi sudah diblokir. Tapi faktanya, antrean masih terjadi karena penegakan hukumnya tidak jalan," kata Andre dikutip pada Senin (24/11).
Ia menjelaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi masih dilakukan oleh kendaraan bermuatan besar dan mobil tua yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas ratusan liter. Ia menyebut kendaraan-kendaraan tersebut tetap dapat mengisi BBM subsidi karena petugas SPBU tidak berani menolak akibat adanya backing oknum tertentu.
"Ini mafia yang memakan hak rakyat banyak. Masa kita diam saja?” tandasnya.
Karena itu, Andre meminta Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam membentuk satgas khusus yang melibatkan Pertamina, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI. Ia menilai pemblokiran nomor polisi saja tidak cukup untuk menghentikan aksi penimbunan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
