Banjir Bandang di Sumatera, Titiek Soeharto: Artinya Ada yang Salah di Hulu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA --Komisi IV DPR RI diagendakan menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto pada Rabu menegaskan, pemerintah tidak bisa menyalahkan faktor alam ketika terjadi bencana banjir dan longsor seperti di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan curah hujan yang tinggi, sementara kita menutup mata terhadap fakta di lapangan," kata legislator fraksi Gerindra itu.

Titiek menjelaskan bahwa Aceh, Sumut, dan Sumbar terhubung secara ekologis dengan Pegunungan Bukit Barisan.

"Ketika banjir terjadi serentak dan berulang, artinya ada yang salah dengan menata air kita di hulu," kata putri Presiden kedua RI Soeharto itu.

Titiek menyebutkan masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak butuh sekadar bantuan sembako pascabencana.

"Mereka butuh jaminan bahwa hutan di atas rumah mereka tidak gundul dan membahayakan nyawa mereka," katanya.

Adapum, Komisi IV dalam rapat bersama Menhut Raja Juli pada Kamis ini ingin meminta penjelasan terkait enam hal, yakni:

1. Peta kondisi daerah aliran sungai yang terjadi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
2. Data tutupan lahan di setiap daerah aliran sungai.
3. Data kerusakan hutan dan lahan tiap daerah aliran sungai.
4. Program rencana rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai tersebut.
5. Anggaran yang berasal dari APBN dan non-APBN yang tersedia untuk rehabilitasi daerah aliran sungai.
6. Program rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia tahun anggaran 2026. (fajar)