Beber Kekacauan Praktik Tata Negara, Sudirman Said: Sudah Waktunya Kita Pikirkan Amandemen Konstitusi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengkritik keras kondisi tata kelola negara saat ini.

Ia menilai bahwa berbagai lembaga negara telah keluar dari fungsinya, sehingga perlu dilakukan penataan ulang, termasuk melalui amandemen konstitusi secara terencana dan sistematis.

"Menata ulang negara, sudah waktunya kita memikirkan amandemen konstitusi secara terencana dan sistematis," ujar Sudirman di X @sudirmansaid (6/2/2025).

Sudirman menyoroti berbagai masalah dalam praktik tata negara, di antaranya peran DPR yang semakin masuk ke ranah eksekutif dengan keinginan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat publik.

"Kekacauan praktik tata negara seperti dibawah ini harus diluruskan," cetusnya.

"DPR lembaga legislatif makin masuk ke ranah eksekutif, mau cawe-cawe angkat-pecat pejabat publik," sambung dia.

Ia juga mengkritik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurutnya seharusnya dipimpin oleh sosok terpercaya, tetapi kini justru diisi oleh politisi.

"BPK lembaga audit tertinggi bukannya dipimpin orang terpercaya, tetapi diurus politisi," Sudirman menuturkan.

Selain itu, Sudirman menyoroti peran kepolisian yang menurutnya telah berubah menjadi alat politik alih-alih melayani dan melindungi masyarakat.

"Polisi bukannya melindungi dan melayani, tetapi jadi Parcok, alat pemenangan politik," sebutnya.

Ia juga menyinggung lemahnya supremasi hukum, yang lebih berfungsi sebagai alat untuk menekan lawan politik dibandingkan menjaga keadilan.

"Hukum tak bertungsi menjaga rasa adil, tapi jadi alat pukul lawan politik," tambahnya.