7 hours ago
9
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemerintah menerapkan sistem "war tiket" untuk pemberangkatan haji 2026 langsung menuai kontroversi. Mirip rebutan tiket konser, siapa yang cepat bayar dan siap finansial, dia bisa langsung berangkat tanpa antre puluhan tahun.
Namun, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai skema itu sebagai "jalan malas" yang justru mengabaikan keadilan bagi calon jemaah dari kalangan kurang mampu.
"Kalau tiba-tiba mau menyetop moratorium dan berburu tiket, itu namanya tidak mau kerja. Enaknya saja, jadi suruh orang berebut," tegas Marwan kepada jurnalis, Sabtu (11/4/2026).
Marwan mempertanyakan aspek keadilan dalam skema tersebut. Menurutnya, tidak semua orang yang ingin menunaikan ibadah haji memiliki uang tunai tepat saat pendaftaran dibuka.
Bisa saja seseorang sedang tidak punya duit saat "war" dimulai, tapi belakangan menjual aset untuk mempersiapkan biaya.
“Lah itu kan aspek keadilannya dimana. Bagaimana nanti, nanti akan ada pengumuman orang miskin dilarang berhaji. Kan gitu kan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan potensi kuota haji yang terbuang sia-sia. "Kalau berburu tiket, pada saat itu dia nggak ada duit. Maka akan ada kasus kuotanya tidak terpakai. Karena tidak semua orang berminat haji punya uang. Sedikit sekali orangnya. Itu aspek-aspek sulit," tambah Marwan.
Wacana "war tiket" ini mencuat dari Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan. Dalam pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, ia mengusulkan kembali ke sistem lama sebelum ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di mana tidak ada antrean panjang.
