1 week ago
15
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi konstitusional sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu saat ini.
Fahri menekankan bahwa semua pihak harus bersama-sama dalam bingkai aturan konstitusional dan tidak memberikan ruang bagi tindakan inkonstitusional yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Pernyataan ini disampaikan usai ia menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/4).
"Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak," jelas Fahri.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jika semua pihak membiarkan tindakan inkonstitusional, kondisi negara akan semakin kacau, apalagi di tengah dunia yang sedang tidak stabil. Oleh karena itu, menurut Fahri, dialog dan penyelesaian masalah harus dilakukan dalam wadah konstitusional.
Fahri yang juga dikenal sebagai aktivis 1998 menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga negara tidak hanya berada pada Presiden, melainkan juga pada seluruh cabang kekuasaan negara.
"Dan dalam sistem konstitusi kita, Presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi yang dibangun dengan perjuangan panjang tidak boleh dirusak oleh tindakan yang mengarah pada kekacauan.
