Motor listrik untuk MBG yang kini tuai polemik.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial, Ferry Koto, blak-blakan bicara terkait rencana pemberian motor listrik senilai Rp42 juta kepada kepala SPPG.
Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah publik.
Ferry mengkritik bukan hanya desain program, tetapi juga kepemimpinan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Ferry menyebut kebijakan tersebut sebenarnya bisa saja memiliki tujuan baik. Namun, pelaksanaan dan tata kelola yang tidak tepat justru membuat program terlihat bermasalah.
"Ndak peka. Program baik, jadi terlihat buruk bukan hanya design kebijakan dan tata kelola buruk," ujar Ferry dikutip fajar.co.id, Kamis (9/4/2026).
Singgung Kompetensi Pimpinan
Ferry berujar bahwa keputusan yang diambil menunjukkan kurangnya kepekaan dan kompetensi dalam membaca situasi.
"Tapi karena dipimpin orang yg tidak kompeten, ndak peka," tukasnya.
Ferry bahkan mengaku khawatir kebijakan pengadaan motor listrik itu berpotensi membuka ruang kepentingan tertentu.
Ia menyinggung kemungkinan adanya motif komisi dalam proses belanja.
"Tahu-nya hanya belanja. Saya khawatir ini orang lama-lama cari komisi," imbuhnya.
Minta Aparat Penegak Hukum Mengecek
Tidak berhenti di situ, Ferry mendorong lembaga penegak hukum untuk menelusuri kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan polemik lebih luas.
"Coba cek KPK dan Kejaksaan," kuncinya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka rincian harga motor listrik yang disiapkan untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).


















































