13 hours ago
15
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berupaya membantu Presiden Prabowo Subianto memastikan setiap aspirasi rakyat ditangani secara cepat dan tepat sasaran.
Selain bertemu langsung masyarakat, salah satu cara Gibran menjaring aspirasi warga melalui kanal Lapor Mas Wapres (LMW) yang resmi diluncurkan pada 11 November 2024. Kanal ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan publik dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan responsif.
LMW juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Puluhan ribu laporan masuk dari berbagai daerah, meliputi isu pendidikan, sosial, lingkungan, hingga pertanahan.
Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, sehingga setiap suara masyarakat mendapatkan perhatian dan respons yang nyata.
Gibran menyampaikan sejumlah laporan telah diselesaikan oleh layanan pengaduan Lapor Mas Wapres (LMW) yang ada di Kantor Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.
Layanan pengaduan itu untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk masalah penebusan ijazah hingga tidak mampu membayar uang SPP sekolah.
"Jadi warga biasanya ke kantor kami, mengeluh masalah apapun, (seperti) tebus ijazah, uang SPP-nya tidak bisa membayar, itu bisa diselesaikan di kantor kami, di Kebon Sirih,"' kata Gibran dikutip pada Jumat (20/2/2026).
Gibran menekankan pentingnya menjadikan LMW sebagai instrumen strategis dalam menjaring aspirasi rakyat.
Mayoritas laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (66,07 persen), sementara sisanya masuk melalui layanan tatap muka setelah registrasi di laman lapormaswapres.id. Angka ini menunjukkan preferensi masyarakat terhadap kanal digital yang mudah diakses.
Salah satu aduan yang pernah ditangani adalah persoalan yang dialami Dinda Rosita, mahasiswi Universitas Widyagama Malang. Dinda terpaksa berhenti kuliah selama tiga tahun karena tunggakan biaya pendidikan, diperberat kondisi ekonomi keluarganya setelah sang ayah meninggal dunia.
Setelah mendapat informasi tentang LMW, ia mengirimkan laporan melalui WhatsApp pada Februari 2025. Aduan tersebut segera diteruskan Sekretariat Wakil Presiden kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk diverifikasi.
“Semua data kami cek, baik ke rumahnya, ke kampus, maupun ke pihak desa. Setelah semuanya valid, kami mengundang Dinda dan keluarganya ke Pendopo Kabupaten Blitar,” ungkap Wiji Asrori, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Dinda layak menerima bantuan. Baznas Kabupaten Blitar kemudian menyalurkan bantuan pendidikan sesuai jumlah tunggakan.
“Kami tidak memberikan uang tunai agar tepat sasaran. Prinsipnya, bantuan kami langsung disalurkan ke perguruan tinggi,” ungkap Achmad Lazim, Ketua Baznas Kabupaten Blitar.
Bantuan tersebut kembali membuka jalan Dinda untuk melanjutkan kuliah.
“Senang, terharu kayak lega banget, selama ini kayak Ya Allah bisa nggak ya lanjut kuliah lagi, tanggungannya sebesar itu terus alhamdulillah udah selesai jadi lebih lega, lebih tenang lagi menjalani kuliah,” ungkapnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
