Hanya Separuh Dana Bansos Tepat Sasaran Dianggap Konfirmasi Nominasi OCCRP, Stefan Antonio ke APH: Kapan Mau Usut Jokowi?

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) mendapat berbagai spekulasi.

Pernyataan itu, dianggap mengonfirmasi nominasi OCCRP, organisasi jurnalis investigasi di dunia. Bahwa Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia.

“TEMUAN OCCRP SEOLAH DIKONFIRMASI OPUNG LUHUT .. 250 TRILIUN BANSOS GA DITERIMA OLEH YANG BERHAK,” kata Stefan dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/2/2025).

Hal tersebut, menurutnya bisa jadi alasan. Jokowi mesti diadili.

"Inilah sebabnya Jokowi sudah HARUS DIADILI,” ucap Stefan.

Ia menegaskan, Bansos urusan Kementerian Sosial (Kemensos). Tapi saat Jokowi menjabat, Menteri Sosial tidak dilibatkan.

“Gimana engga? Bansos itu URUSAN Kementrian Sosial. Tapi urusan Bansos kemarin, JOKOWI bisa-bisanya ga ajak Kementrian Sosial dalam Urusan Penyaluran Bansos,” terangnya.

Ia pun menyentil Aparat Penegak Hukum (APH). Mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga kepolisian.

“Kurang Bukti apalagi Wahay APARAT PENEGAK HUKUM @KPK_RI @KejaksaanRI @DivHumas_Polri ??
Kapan kalian mau mulai USUT JOKOWI ??!!!” pungkasnya.

Adapun, pernyataan Luhut disampaikan melalui Instagramnya. Itu, kata dia menjadi tantangan dalam lima tahun terakhir.

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut.