Jenderal TNI Bintang Dua Ini Desak Usut Pejabat yang Bekingi Bandara ‘Siluman’ di Morowali

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Adanya informasi terkait Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah menuai sorotan serius dari Komisi I DPR RI.

Temuan soal bandara ini viral dan menjadi polemik nasional usai disebut Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi.

Informasi ini terbongkar setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara, baik Bea Cukai maupun Imigrasi.

Usai meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11), Menhan menyampaikan keberadaan bandara tanpa kehadiran negara itu sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan, bahkan bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional.

Temuan ini dikatakan Menhan, juga menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti, dugaan operasional bandara tanpa keterlibatan aparat negara merupakan persoalan sangat serius karena berpotensi melanggar undang-undang.

Bahkan, kata dia, persoalan bandara 'siluman' ini bukan hanya melanggar dari aspek hukum, tetapi juga menyangkut keamanan dan kedaulatan negara.

“Jika benar bandara tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, bahkan berpotensi melanggar aturan penerbangan, ini persoalan besar. Negara tidak boleh kecolongan seperti ini," ujar TB Hasanuddin dalam keterangan persnya, Kamis (27/11/2025).