Jusuf Kalla Sarankan Pemerintah Lakukan Evaluasi, Ini Sejumlah Kebijakan Prabowo yang Sangat Membebani APBN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah agar segera mengevaluasi kebijakan anggaran negara karena risiko defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus membengkak akibat kenaikan harga energi global.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Risiko Defisit APBN dan Dampaknya

Jusuf Kalla menegaskan bahwa kenaikan harga minyak global akan meningkatkan beban subsidi energi dalam negeri. Jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian kebijakan, defisit APBN bisa melebar secara signifikan.

"Kalau defisit terus, kita bisa gagal bayar," katanya saat menanggapi dampak konflik Timur Tengah terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Sorotan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, sejumlah kebijakan Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari publik. Program seperti anggaran jumbo MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), impor mobil dari India, gentengisasi, hingga konversi kendaraan bensin ke listrik menjadi perhatian kritikus dan masyarakat.

Ahmad Tsauri, kreator digital yang rutin membahas persoalan kebijakan pemerintah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap program-program tersebut.

"Bayangkan KDMP direncanakan 80.000 titik. Modal per titik 3 miliar rupiah, untuk pembangunan. Dari potongan dana desa beberapa tahun. Belum termasuk tanah, produk, peralatan termasuk 105.000 mobil impor," jelas Ahmad Tsauri, dikutip Selasa (10/3/2023).

Lebih lanjut, dia menyebutkan pinjaman lunak himbara yang mencapai puluhan triliun rupiah untuk 80.000 koperasi desa tersebut.