11 hours ago
6
Fajar.co.id – Pemerintah memastikan jamaah haji Indonesia tidak akan menanggung kenaikan biaya penerbangan yang dipicu lonjakan harga avtur akibat konflik di Timur Tengah.
Keputusan ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengalihkan beban tersebut ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Danhil Anzar Simanjuntak, pada Selasa (8/4/2026).
“Avtur mengalami kenaikan luar biasa akibat perang Timur Tengah. Maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudia menaikkan biaya penerbangan per jamaah,” ujar Danhil.
Dalam keterangannya, Danhil mengungkapkan bahwa kenaikan biaya penerbangan cukup signifikan. Maskapai Garuda Indonesia menaikkan tarif sebesar Rp7,9 juta per jamaah, sementara Saudia mengalami kenaikan hingga 480 dolar AS per jamaah.
Lonjakan ini disebut sebagai dampak langsung dari meningkatnya harga bahan bakar pesawat (avtur) yang dipicu eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Meski terjadi kenaikan biaya cukup besar, pemerintah menegaskan jamaah tidak perlu membayar tambahan biaya tersebut.
“Hari ini Presiden Prabowo memutuskan tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Negara ambil alih beban tersebut melalui dana efisiensi dari APBN,” kata Danhil.
Dengan kebijakan ini, seluruh tambahan biaya akibat kenaikan avtur akan ditanggung pemerintah dan dibayarkan langsung melalui APBN.
Total Anggaran Capai Rp1,77 Triliun
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,77 triliun untuk menutup selisih kenaikan biaya penerbangan haji tahun 2026.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan biaya haji sekaligus melindungi jamaah dari gejolak harga global.
