Kementerian Kesehatan Digeledah KPK, Buntut Kasus Suap Bupati Abdul Azis

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan pemerintah pusat dalam kasus suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tentu, karena terkait dengan desain dan lain-lain, itu yang membuat dari Kementerian Kesehatan," ujar Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025) kemarin.

Dikatakan Asep, peran Kemenkes terbilang besar. Keterlibatan itu mencakup penyusunan desain ruangan hingga penentuan peralatan kesehatan yang akan digunakan di RSUD Kolaka Timur.

Anggaran penyusunan desain pun disebut bersumber dari dana alokasi khusus milik Kemenkes.

"Misalkan kalau kedokteran, kalau poli gigi ya harus alat-alat untuk kedokteran gigi, poli jantung, segala macam," sebutnya.

"Kemudian desain ruangan itu harus sesuai. Nah, itu yang membuat desainnya dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kemenkes," tambah Asep.

Pada hari yang sama, kata Asep, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemenkes.

Asep bilang, proses ini dilakukan untuk mencari data dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Saya belum tahu ya apa yang disita," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebut, pihaknya tidak akan berhenti pada seorang Bupati Abdul Azis, mengenai dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah Kolaka Timur.