Kondisi pascabanjir wilayah di Desa Hotagodang , Batangtoru, Tapanuli Selatan pada Minggu (30/11). Foto: BNPB
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Banjir dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terbilang cukup parah. Buktinya, ratusan warga tewas sementara kerusakan infrastruktur juga sangat parah.
Bahkan begitu parahkan bencana alam yang melanda tiga provinsi tersebut, sejumlah kepala daerah di Provinsi Aceh angkat tangan dan menyatakan tidak sanggup menangani sendiri bencana yang melanda wilayahnya.
Adapun, ketiga kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan yakni Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Mereka mengeluhkan terputusnya akses transportasi pada beberapa lokasi. Hal itu mengakibatkan sulitnya penerimaan bantuan di wilayah tersebut.
Realitas yang dirasakan para kepala daerah itu cukup dipahami Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Karena itu, dia memastikan, pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah penanganan bencana banjir bandang yang melanda beberapa kota/kabupaten di Aceh.
“Misalnya ada Kepala Daerah yang menyatakan tidak sanggup? Ya gimana mau sanggup? Teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12).
Tito mencontohkan Kabupaten Aceh Tengah, termasuk wilayah Takengon, yang secara terbuka mengaku tidak mampu menangani bencana tersebut secara mandiri. Menurutnya, pernyataan itu bukan bentuk kelemahan, melainkan realitas kondisi di lapangan.
“Dia sendiri (wilayahnya) tertutup. Dia perlu dukungan pangan dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ujarnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

















































