3 hours ago
8
Mukhtar Tompo
Oleh: Mukhtar Tompo*
Dinamika politik lokal Indonesia sering memperlihatkan satu kenyataan yang jarang diakui secara terbuka: kekuasaan tidak selalu diguncang oleh kebijakan publik, tetapi justru oleh persepsi terhadap pribadi pemimpinnya. Apa yang kini menerpa Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, merupakan contoh nyata bagaimana batas antara urusan personal dan stabilitas politik daerah menjadi semakin tipis.
Isu yang beredar di ruang publik berangkat dari dugaan persoalan relasi pribadi yang kemudian viral melalui media sosial. Sampai hari ini, polemik tersebut masih berada pada level kontroversi opini publik, bukan perkara hukum yang telah diputus lembaga negara. Pemerintahan Kabupaten Gowa secara formal tetap berjalan, dan tidak terdapat keputusan institusional yang mengubah status jabatan kepala daerah. Namun justru di sinilah letak persoalan sesungguhnya: dalam politik modern, krisis tidak selalu lahir dari hukum, melainkan dari persepsi.
Politik Sulawesi Selatan dan Budaya Kehormatan
Untuk memahami mengapa isu ini berkembang cepat, konteks politik Sulawesi Selatan tidak bisa diabaikan. Politik lokal di kawasan ini memiliki karakter personalistik yang kuat. Legitimasi seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan atau kemampuan administrasi birokrasi, tetapi juga dari citra kehormatan pribadi.
Dalam kultur sosial Bugis-Makassar, konsep siri’ na pacce menjadikan kehormatan sebagai fondasi legitimasi sosial. Ketika isu menyentuh wilayah moral, keluarga, atau relasi personal, dampaknya sering kali melampaui isu kebijakan publik. Bahkan, dalam beberapa pengalaman politik lokal, isu pribadi mampu mengguncang kekuasaan lebih cepat dibanding persoalan anggaran atau administrasi pemerintahan. Karena itu, polemik yang terjadi bukan sekadar gosip sosial. Ia berubah menjadi ujian legitimasi sosial seorang kepala daerah.
