Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah). Foto: dok DPR RI
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI melalui komisi I yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan langsung kepada TNI mengenai latar belakang dan urgensi penetapan status siaga tingkat satu di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.guna mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap situasi dalam negeri.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak adanya penjelasan secara terbuka dan jelas mengenai penetapan status kesiagaan tersebut agar publik memahami dasar kebijakan tersebut.
“Kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” ujar Puan dalam keterangan pers di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Ia menyampaikan bahwa pada prinsipnya aparat pertahanan negara memang harus selalu berada dalam kondisi siap siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global.
Namun, apabila terdapat keputusan formal terkait peningkatan status kesiagaan, maka perlu ada penjelasan yang komprehensif mengenai alasan dan pertimbangannya.
“Memang aparat atau TNI harus selalu siap siaga. Namun kalau sampai ada penetapan status seperti itu dalam situasi saat ini, tentu perlu dijelaskan secara konkret apakah hal tersebut memang diperlukan atau tidak,” ungkap Puan.
Puan menegaskan bahwa penjelasan tersebut penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi keamanan serta langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh negara.
Ia menambahkan bahwa DPR melalui Komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi kepada mitra kerja terkait.
















































