Komisi IV DPR RI Akan Panggil Kemenhut soal Banjir Sumut

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi IV DPR RI bakal memanggil Kementerian Kehutanan dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara. Pemanggilan ini dilakukan untuk menggali penyebab kerusakan lingkungan yang dinilai semakin parah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan pihaknya ingin mengetahui seberapa jauh aktivitas pembalakan liar berperan dalam memperburuk kondisi alam di wilayah tersebut.

"Hari Kamis kita panggil RDP dari Kemenhut. Kalau tidak ada illegal logging, nyatanya arus banjirnya bawa lumpur di bawahnya tentu lebih gede yang ke bawa logingnya atau kayu lebih besar," ujarnya saat berada di Semarang, Minggu (30/11).

Ia menegaskan perlunya langkah cepat dan tegas dari Kementerian Kehutanan dan Kepolisian untuk menyelidiki seluruh rangkaian kejadian, termasuk dugaan praktik illegal logging yang diduga kuat memperparah bencana.

"Korban banjir ini tidak bisa lagi terelakkan karena illegal logging atau pembalakan hutan yang berlebihan tentu harus diselidiki," katanya.

Selain menyoroti aktivitas pembalakan liar, Abdul Kharis juga meminta pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk memastikan praktik pembakaran hutan benar-benar dihentikan.

"Pak Prabowo dengan segala ketegasannya soal illegal logging atau pembalakan hutan segera diselesaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan tumpukan kayu gelondongan terseret arus banjir di Sumatera Utara viral di media sosial. Rekaman itu memicu sorotan publik yang menilai deforestasi besar-besaran menjadi salah satu faktor utama bencana kali ini. Banyak warganet menghubungkan fenomena tersebut dengan makin masifnya kerusakan hutan di sejumlah wilayah yang terdampak banjir dan longsor. (Wahyuni/Fajar)