Luhut Bongkar Hanya Separuh dari Rp500 T Bansos yang Sampai ke Rakyat, KPK Diminta Usut

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan kebocoran dana bantuan sosial (bansos) yang nilainya mencapai Rp500 triliun.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi laporan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini.

Luhut menyebut, hanya separuh dari total anggaran bansos yang benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak menerima.

Benny Harman menegaskan bahwa jika laporan ini benar, maka ada indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara.

"Tolong KPK selidiki apa yg dilaporkan Ketua DEN Luhut Panjaitan ini," ujar Benny di X @BennyHarmanID (10/2/2025).

Politikus Partai Demokrat ini mempertanyakan aliran dana bansos yang diduga salah sasaran tersebut.

"Hanya 50 persen dana bansos yang diterima masyarakat yang berhak. Ke mana yang lainnya," cetusnya.

Lebih lanjut, Benny juga mengaitkan temuan ini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, yang pernah mengungkap bahwa sekitar 40-45 persen anggaran APBN mengalami kebocoran.

"Ini juga mengkonfirmasikan apa yang disinyalir Presiden Bapak Prabowo Subianto sebelumnya bahwa dana APBN ada sekitar 40-45 persen yang bocor," Benny menuturkan.

Benny pun menyentil apakah kebocoran ini terjadi karena adanya praktik korupsi atau salah kelola.

"Apakah dikorupsi atau tidak, mohon KPK segera menyelidikinya," tandasnya.

Ia meminta KPK segera turun tangan dan menindak tegas para pelaku yang terbukti terlibat dalam penyimpangan ini.