
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menyoroti menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Terkait tambang di Raja Ampat.
“Masak yang ditindak tambang BUMN yang jauh dari lokasi konservasi Raja Ampat,” kata Mulyanto dikutip dari unggahannya di X, Selasa (10/6/2025).
“Sementara tambang yang dekat daerah wisata yang diprotes penduduk terkait Konglo malah dibiarkan. Aneh bin ajaib,” tambahnya.
Sementara itu, diketahui pemerintah telah mencabut empat izin tambang di Raja Ampat. Itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6).
"Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," kata Mensesneg.
Dalam jumpa pers itu, menteri-menteri yang turut hadir, antara lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa tidak akan mencabut izin usaha pertambangan PT GAG Nikel.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: