1 month ago
58
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Efisiensi anggaran yang dilakukan rezim pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan tidak akan mengorbankan pelayanan publik, atau hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Tidak heran, efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini akan dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 mendatang.
"Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (16/2).
Dia juga mengatakan, efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu budaya baru dalam pelaksanaan tugas secara efisien dan cepat. Bahkan, ia memastikan bahwa efisiensi anggaran tak mengorbankan pelayanan publik.
Untuk diketahui, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemotongan anggaran senilai Rp 306,69 triliun pada 2025.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan efisiensi bertujuan untuk semakin mendukung Asta Cita milik Prabowo. Namun, ia memastikan efisiensi tidak akan mempengaruhi output, outcome, dan target Kabinet Merah Putih.
"Tadi juga diingatkan untuk 20 persen (anggaran pendidikan), sesuai konstitusi pasti kita juga akan jaga," ujar Sri Mulyani.
"Jadi, sesudah (laporan efisiensi) dari semua K/L kami kumpulkan, kita nanti akan memilah lagi. Supaya kemudian penggunaan dari efisiensi ini, maupun compliance atau kepatuhan terhadap konstitusi tetap akan kita jaga," tutupnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
