3 hours ago
6
FAJAR.CO.ID - Pemerintah telah memulai proses penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun anggaran 2026 sebagai langkah awal sebelum menetapkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dibuka tahun depan.
Surat bernomor B/1553/M.SM.01.00/2026 yang diterbitkan pada 12 Maret 2026 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, meminta seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah mengajukan usulan jumlah serta jenis jabatan ASN yang dibutuhkan.
Pemerintah Tetap Terapkan Prinsip Zero Growth
Dalam penyusunan kebutuhan ASN 2026, pemerintah menegaskan akan tetap menerapkan prinsip zero growth, yang berarti jumlah ASN secara umum tidak mengalami penambahan signifikan, kecuali pada sektor pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan jabatan yang mendukung program prioritas nasional.
Kebijakan ini bertujuan menjaga efisiensi belanja pegawai sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Faktor Pensiun dan Regulasi Jadi Pertimbangan Utama
Selain kebutuhan program pemerintah, jumlah formasi CPNS juga dipengaruhi oleh banyaknya ASN yang memasuki batas usia pensiun (BUP). Setiap tahun ribuan pegawai negeri pensiun sehingga pemerintah perlu merekrut pegawai baru untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Karena itu, kebutuhan ASN di setiap instansi dapat berbeda tergantung jumlah pegawai yang pensiun dan kebutuhan organisasi.
Penetapan kebutuhan ASN tahun 2026 juga mengacu pada sejumlah regulasi penting dalam sistem kepegawaian negara, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait manajemen PNS dan PPPK.
