
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait pembagian lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia merasa heran dan geram mengetahui bahwa lahan di IKN akan diberikan secara gratis kepada negara-negara sahabat.
Sementara di sisi lain, tanah rakyat justru dirampas dengan berbagai kebijakan.
Said Didu menyampaikan ketidaksetujuannya dengan kebijakan tersebut. Ia menyebut langkah pemerintah sebagai tindakan yang "zalim dan biadab."
"Kalian betul-betul zalim dan biadab," ujar Said Didu @msaid_didu menyindir pemerintah (18/2/2025).
Said Didu bilang, rakyat kecil harus menghadapi penggusuran akibat berbagai proyek infrastruktur.
"Tanah rakyat kau rampas di berbagai daerah lewat PSN dan kebijakan lain," cetusnya.
Adapun pihak asing justru diuntungkan dengan kebijakan pemberian lahan secara cuma-cuma.
"Asing kau mau berikan tanah gratis? Kalian masih waras?," tandasnya.
Sebelumnya, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa usulan pemberian fasilitas lahan gratis bagi kedutaan negara sahabat di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mempercepat kehadiran perwakilan diplomatik di ibu kota baru.
Menurut Basuki, pengajuan tersebut diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung percepatan pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," ujar Basuki dalam keterangannya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: